Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendesak pemerintah untuk mengatur platform social commerce dengan tegas. Platform seperti Tiktok Shop, menurutnya, saat ini menjadi social commerce yang tidak diatur oleh regulasi. “Mau diatur sebagai e commerce, dia dianggap media sosial. Mau diatur sebagai media sosial tapi dia punya e commerce,” kata Bhima, Senin (10/7/2023).

Dirinya mengatakan, social commerce semestinya tetap didefinisikan sebagai pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau sebagai e commerce yang telah diatur oleh Permendag. Sehingga, aturan aturan teknisnya menjadi jelas, termasuk mematuhi harga eceran tertinggi (HET) dari beberapa produk yang sudah diatur, khususnya kebutuhan pokok. Selain itu, Bhima menegaskan, Tiktok Shop juga harus patuh pada aturan perpajakan di Indonesia.

Hasil Tinju Dunia, Petinju yang Pernah Dikalahkan Naoya Inoue Ini Menang KO atas Mike Plania Mahfud MD soal Siapa Lagi yang Sebaiknya Mundur dari Kabinet Jokowi: Itu Terserah Saja Pengamat Nilai Pemerintah Harus Benahi Aturan Antara Social Commerce dan E commerce

Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud MD Singgung soal Imbauan Ganjar: Ini Momentum yang Tepat Isi Hati Teuku Ryan Tak Mau Cerai Dikuliti Denny Darko, Ketakutan Ria Ricis Jadi Janda Terungkap Halaman 4 Ini 6 Aturan Social Commerce dan E Commerce, Setelah Ditata Ulang Pemerintah

Jakarta Sengit, Cek 3 Survei Elektabilitas Pilpres 2024 Terbaru, Terjawab Capres Terkuat di Ibu Kota Halaman 4 Sehingga, dari sisi perpajakan, ada level playing field yang sama dengan platform e commerce. Dengan begitu, persaingan akan menjadi lebih sehat. “Sebab adanya Tiktok Shop ini sebetulnya menggerus platform e commerce yang bayar pajak, sementara model social commerce tidak membayar pajak,” ujar Bhima.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai pengawasan dan perlindungan konsumen. Selama ini, pengawasan terhadap produk yang ditawarkan melalui social commerce tidak dilakukan dengan ketat. Sehingga, masyarakat tidak tahu apakah barang asli atau palsu. Hal ini tentu akan meresahkan masyarakat.

“Kalau dibiarkan, platform seperti Tiktok Shop ini dikhawatirkan akan menjadi tempat transaksi barang barang ilegal maupun barang barang bermasalah karena tidak diregulasi secara ketat layaknya e commerce,” tutur Bhima. Bhima mendesak pemerintah segera merilis aturan dalam bentuk Permendag maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai social commerce. Aturan ini bisa dalam peraturan terpisah maupun revisi dari peraturan sebelumnya.

"Jangan sampai social commerce ini dianakemaskan di tengah kekosongan regulasi," kata Bhima. Menurut laporan Momentum Works, pada tahun 2022 konsumen Indonesia menghabiskan USD 52 milliar atau sekitar Rp 777 triliun untuk berbelanja online. Jumlah itu lebih dari setengah belanja online di seluruh Asia Tenggara yang mencapai USD 99,5 miliar atau Rp 1,487 triliun.

Menurut KemenKopUKM, revisi Permendag 50/2020 akan melindungi industri dalam negeri, termasuk e commerce lokal, UMKM, dan konsumen. Dengan revisi ini harga produk impor dipastikan tak akan memukul harga milik UMKM. Permendag 50 ini diperlukan sebagai langkah awal untuk mengatur model bisnis social commerce, sebelum diterbitkan aturan yang lebih detail.

Dalam revisi Permendag No. 50 terdapat sejumlah regulasi yang akan diatur ulang. Contohnya tentang predatory pricing yang diduga banyak dilakukan oleh platform e commerce asing yang juga melakukan praktik cross border. "Predatory pricing itu bisa membunuh produk dalam negeri dan UMKM. Dan itu sudah tidak masuk akal. Di mana ada kekuatan ekonomi besar yang bakar uang yang membunuh UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *