Mahfud MD telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (1/2/2024). Dalam kesempatan itu, Mahfud MD menyampaikan kepada Presiden Jokowi, ada tugas yang mesti diselesaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru. Kedua tugas tersebut, kelak harus ditanggung oleh sosok yang menggantikannya.

Adapun dua tugas itu, yakni penagihan sisa hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sementara itu, di hari yang sama di sebrang Istana Negara, aksi Kamisan kembali digelar. Ratusan orang dari elemen masyarakat sipil hadir dalam Aksi Kamisan, di Taman Pandang Istana, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/2/2024).

Beberapa di antara mereka membawa payung berwarna hitam. Jarang Diketahui, Ini 3 Manfaat Daun Sirih untuk Kesehatan, dr Boyke Ungkap Cara Mengolahnya SHIO Panen Hoki di Awal Februari, Temukan Ladang Uang Menurut Ramalan Shio Kamis 1 Februari 2024

Dulu Nasinya Dinilai Terburuk Chef Juna, Juara MasterChef Indonesia Kini Sukses Punya Restoran Halaman 4 Sedih Diberi Nilai Rendah oleh Anies Baswedan, Prabowo: Belum Pernah Ada Guru Sejahat Itu, Edan Berikut Daftar Caleg Partai Hanura Untuk DPRD Sulawesi Utara, Dua Paling Potensial

Jakarta Sengit, Cek 3 Survei Elektabilitas Pilpres 2024 Terbaru, Terjawab Capres Terkuat di Ibu Kota Halaman 4 Mereka juga terlihat membentangkan banner persegi panjang bertuliskan 'Menolak lupa!!! Tuntaskan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat. Istana Bukan untuk Penculik'. Adapun dalam Aksi Kamisan, hari ini, mereka menyuarakan penolakan terhadap pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024.

Mahfud MD menyampaikan kepada Presiden Jokowi, ada tugas yang mesti diselesaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru kelak, Kamis (1/2/2024). Kedua tugas tersebut, kelak harus ditanggung oleh sosok yang menggantikannya. Adapun dua tugas itu, yakni penagihan sisa hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Hal itu diungkapkan Mahfud sesaat setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (1/2/2024). "Dua hal yang masih menggantung dari tugas khusus Bapak Presiden (kepada saya) adalah Pertama BLBI dan pelanggaran HAM Berat." "BLBI semula negara terancam kehilangan uang Rp 111 triliun, dan sudah berhasil diselamatkan sekitar Rp 35,8 triliun. Sisanya sudah dipetakan dan akan terus ditagih," kata Mahfud dikutip dari WartaKotaLive.com.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat, kata calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu, harus segera diselesaikan. "Tentang pelanggaran HAM berat dari sudut korban memang harus diselesaikan karena sudah ada Inpres dan mendapat pujian dari PBB," lanjut Mahfud. Terkait sosok yang cocok menggantikannya sebagai Menko Polhukam, Mahfud menyerahkannya ke Jokowi.

Hal itu diungkapkan karena sepenuhnya pemilihan Menko Polhukam yang baru adalah hak prerogatif presiden. "Kalau siapa siapa nama yang cocok untuk menggantikan itu, sama sekali saya hindari untuk bicara itu karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," ujar Mahfud. Menurut Mahfud, hak prerogatif tersebut menyangkut profesionalisme dan konstelasi politik yang diinginkan oleh presiden juga.

Untuk itu, ia menegaskan tidak akan ikut campur soal hal tersebut. "Jadi saya tidak akan ikut campur. Besok pun ditanya seumpama, saya bilang tidak tidak tahu siapa yang cocok," jelas Mahfud. Ratusan orang dari elemen masyarakat sipil hadir dalam Aksi Kamisan, di Taman Pandang Istana, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/2/2024).

Mereka juga terlihat membentangkan banner persegi panjang bertuliskan 'Menolak lupa!!! Tuntaskan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat. Istana Bukan untuk Penculik'. Adapun dalam Aksi Kamisan, hari ini, mereka menyuarakan penolakan terhadap pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Adapun hal tersebut terkait Prabowo Subianto yang diduga menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis di tahun 1997 dan 1998.

Selain itu, masyarakat juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, yang belum kunjung mencapai titik terang. Ditemui dalam aksi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, banyaknya masyarakat yang mengikuti Aksi Kamisan menjadi tanda bahwa perkembangan politik di Tanah Air telah keluar dari jalur demokrasi. "Jadi ini mungkin satu tanda dimana berbagai komponen bangsa, komponen masyarakat itu turun ke jalan, dan mulai gelisah dengan perkembangan politik di Tanah Air yang dipandang semakin keluar dari jalur demokrasi, keluar dari jalur reformasi," kata Usman, saat ditemui di tengah tengah aksi, pada Kamis (1/2/2024).

"Bahkan keluar dari etika etika yang sebenarnya merupakan semangat dasar dari mengapa kita menggerakkan demokrasi di Indonesia untuk menggantikan pemerintahan orotiter Suharto," sambungnya. Usman menjelaskan, hal ini juga menjadi bentuk solidaritas para aktivis 98 kepada para orang tua korban yang anaknya gugur dalam perjuangan reformasi di tahun 1998 lalu. Hujan deras turun saat elemen masyarakat sipil menggelar aksi di Taman Pandang Istana, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/2/2024).

Sebagian masyarakat yang hadir tampak tetap mengikuti jalannya aksi dengan berbasah basahan. Beberapa di antara massa aksi juga ada yang berteduh menggunakan payung. Adapun dalam petisi aksi, masyarakat menyampaikan, majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto nyata nyata mengabaikan agenda reformasi 1998.

"Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika Konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni kroni Jokowi," demikian dikutip dari petisi aksi, pada Kamis ini. Gufron Mabruri, Direktur Imparsial yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat sipil kemudian menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 90/PUU XXI/2023 yang memberi dan memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Padahal, dalam putusan tersebut terdapat Hakim Konstitusi Anwar Usman yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka.

Terlebih, Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) telah menyatakan terjadi pelanggaran etik berat terhadap Anwar Usman, selaku pimpinan MK saat itu. Sementara itu, dalam petisinya, masyarakat juga menyoroti Prabowo yang dinilai bertanggungjawab dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997 1998. Di sisi lain selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup melalui proyek Food Estate, terutama di Kalimantan Tengah.

Proyek tersebut telah menyebabkan deforestasi besar besaran dan konflik agraria. "Kami masyarakat sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran tidak pantas dan tidak layak dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024," ujarnya. Sebagaimana diketahui, Mahfud telah mengajukan permohonan berhenti dari jabatan Menko Polhukam.

Surat pengunduran diri Mahfud diterima langsung oleh Presiden Jokowi. Mahfud menjelaskan, pertemuannya dengan Presiden sama sekali jauh dari suasana tegang. Keduanya bahkan berbincang santai membicarakan awal mula Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam.

Jokowi mengakui, bahwa Mahfud adalah Menko Polhukam yang terlama menjabat. "Pak Presiden juga mengatakan saya adalah Menko Polhukam beliau yang paling lama, hampir empat setengah tahun. Lebih lama dibanding Pak Wiranto dan Pak Luhut," ujar Mahfud menirukan perkataan Jokowi. Mahfud menjelaskan, sebenarnya isi surat pengunduran diri itu sangat pendek.

"Kalau dibaca mungkin tidak lebih satu menit, tapi kami tadi ngobrol lebih dari 10 menit," lanjut Mahfud. Kendati demikian, ia tetap memilih untuk bertemu langsung dengan Jokowi dan menyampaikan surat pengundursan diri itu secara langsung. "Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu."

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *